obat pembesar penis
obat pembesar penis
obat perangsang wanita

jasa pembuatan website

Isu Terkini Pemberlakuan UU BPJS dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Kerja Di Perusahaan Sesuai Regulasi Terkait

on . Posted in Pengumuman

UU SJSN dimaksudkan untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pesertanya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 mengenai BPJS sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan rencana aksi dilakukan pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan perbaikan pada sistem rujukan dan infrastruktur.

Satu Januari 2014 mulai diberlakukan BPJS kesehatan di seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia. Evaluasi jalannya Jaminan Kesehatan nasional ini direncanakan setiap tahun dengan periode per enam bulan dengan kajian berkala tahunan elitibilitas fasilitas kesehatan, kredensialing, kualitas pelayanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian. Tahun 2015 diharapkan 50 % dari perusahaan baik besar, sedang maupun UMKM sudah menjadi peserta.

Diharapkan pada tahun 2019 seluruh perusahaan baik formal maupun informal sudah terdaftar ikut dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mencukupi, distribusi merata, sistem rujukan berfungsi optimal, pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk.

Sebelum diterapkannya sistem Jaminan Sosial Nasional, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mengacu kepada produk hukum dari Kementerian Tenaga Kerja.Penyelenggaraan kesehatan kerja tercantum pada Permenaker N0 03 tahun 1982.

Memasuki tahun 2015 penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan dihadapkan dengan berbagai persoalan penyesuaian operasional sehubungan dengan :

  1. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2014 tentang Klinik
  3. Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2011 Tentang ijin Klinik
  5. Perlu adanya pembinaan dari organisasi profesi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk dokter dan Paramedis di fasilitas layanan Primer yang bekerjasama dengan Perusahaan untuk dapat menangani Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat kerja, kecacatan akibat kerja serta memahami Program Kembali bekerja ( return to work)
  6. PP No 50 tahun 2014 Tentang Implementasi

Melihat permasalahan – permasalahan yang timbul sehubungan regulasi tersebut di atas maka dirasakan oleh organisasi profesi IDKI, perlu harmonisasi Peraturan Perundangan antara lain UU Jaminan Sosial – UU BPJS – UU Kesejahteraan Sosial – UU Kesehatan - UU Ketenagakerjaan – UU Otonomi Daerah

Dalam MUKER IDKI tanggal 10 - 11 April 2015 akan dipresentasikan klinik K3 yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan segala permasalahannya, dan panitia berharap narasumber dari instansi – instansi terkait dapat hadir dan memberikan masukkan pemecahan masalah sehingga dikemudian hari penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tercapai misi Keselamatan dan Kesehatan, tenaga kerja yang sehat, aman dan produktif.

IDKI Newsflash

Untuk mendukung SKKNI perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP bertujuan untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sesuai dengan ketentuan persyaratan nasional maupun internasional. LSP untuk mendukung SKKNI berupa LSP DKKI yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Dokter Kesehatan Kerja Indonesia yang merupakan organisasi independen dan bersifat nirlaba. LSP DKKI ini adalah organisasi tingkat nsional yang pusatnya berkedudukan di Jakarta dengan cabang ditiap propinsi.

Read more...

IDKI Twitter