obat pembesar penis
obat pembesar penis
obat perangsang wanita

jasa pembuatan website

Nota Kesepahaman BPJS Ketenagakerjaan Dengan Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia Tentang Upaya Pembinaan Kesehatan Kerja

Written by Yitro Wilar on . Posted in Info

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Link: Nota Kesepahaman antara BPJS KETENAGAKERJAAN Dengan IDKI

 

ARAHAN DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN

sekaligus membuka acara Workshop Pembuatan Health Risk Asessment ( HRA)

 

Ysh Ketua PP IDKI, Ketua Divisi Pengembangan BPJSKT, hadirin peserta  workshop

BPJS KETENAGAKERJAAN menyelenggarakan 4 (empat ) program yaitu Program Jaminan Kecelakaan (JKK) Program Jaminan Kematian (JHM) Program jaminan hari tua (JHT) dan Program Pensiun (JP). Program JKK memberikan manfaat yang paripurna (komprehensif) bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan /atau penyakit akibat kerja yaitu bantuan kegiatan promotif dan  preventif, pemberian manfaat pelayanan medis dan kompensasi , manfaat pemulihan (rehabilitasi )serta manfaat Program kembali kerja ( Return to work).

Pada kasus penyakit akibat kerja (Occupational diseases) kondisi sampai saat ini bisa dikatakan hanya menangkap kasus di puncak gunung es, jumlahnya terbatas dan belum mencerminkan kondisi sesungguhnya yang terjadi di kalangan masyarakat pekerja. Hal ini merupakan tantangan kita bersama sebab dalam implementasi penyelenggaraan pengelolaan klaim penyakit akibat kerja sampai saat ini, akan menemukan beberapa titik krusial yang seyogyanya dapat segera bersama sama kita carikan solusi pemecahan permasalahannya; antara lain:

a. Sudut pandang atas pengertian penyakit akibat kerja (Occupational diseases)

b. Standar terkini yang digunakan dalam penjenisan /daftar penyakit akibat kerja, sehubungan belum selaras dengan isu global yang diatur dalam konvensi /rekomendasi International Labour Organization

c. Proses penegakan /penentuan penyakit yang dilaporkan sebagai penyakit akibat kerja (occupational diseases),penyakit terkait pekerjaan (work-related diseases) atau bukan penyakit yang terkait pekerjaan sama sekali (non occupational diseases) yang belum “clear and clean” dan terbukti mudah diimplementasikan prosesnya.

d. Mekanisme pembiayaan atas biaya selama proses penegakan /penentuan kasus penyakit yang dilaporkan, pihak yang bertanggungjawab apakah badan Penyelenggara ataukah pemberi kerja.

e. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap institusi dan profesi masih mencari bentuk agar  ”clear and clean “dan berdampak pada mekanisme koordinasi antar instansi, profesi,Badan penyelenggara dan Fasilitas Kesehatan.

Sudut pandang atas pengertian penyakit akibat kerja (Occupational diseases ) dan standar penjenisan /daftar penyakit akibat kerja merupakan permasalahan sinkronisasi regulasi yang sampai saat ini kita tunggu bersama dan BPJS Ketenagakerjaan proaktif untuk memberi kan saran konstruktif dan mengawal regulasi tersebut. Tentu saja membutuhkan kerjasama pemangku kepentingan lainnya  untuk memberikan masukan agar semakin paripurna (komprehensif) regulasi atau aturan main kedepannya. Hal yang lebih menantang selanjutnya adalah bagaimana proses penegakan kategori kasusnya, proses yang mudah dan tetap selaras dengan semangat jaminan sosial, semagat untuk memberikan  manfaat dengan prinsip 3(tiga) tepat yaitu tepat orang, tepat manfaat,dan tepat waktu. Pemberian manfaat yang juga melihat sudut pandang cakupan (coverage) kepesertaan,dan yang juga penting adalah memperlihatkan adalah memperhatikan ketahanan dana (sustainabilitas) program agar manfaat program dapat tetap dirasakan oleh anak cucu kita yang menjadi peserta program jaminan sosial.

Kegiatan hari ini diharapkan dapat memenuhi tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu memberikan masukan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait pemetaan (potensi) jenis penyakit akibat kerja dari setiap perusahaan berdasarkan  sector industrinya, data potensi risiko bahaya (hazard) nya, sehingga kita juga bisa mengukur dan merencanakan bantuan kegiatan promotif dan preventif yang memiliki daya ungkit (leverage) atas potensi risiko penyakit akibat kerja bagi masyarakat pekerja.

 

 

SAMBUTAN KETUA IDKI

PADA

Workshop Pembuatan Health Risk assesemnt

Jakarta, 6 November 2017

 

ASS….WR….WB

Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi.

Yang kami hormati Direktur Pelayan BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Divisi Pengembangan BPJS Ketenagakerjaan, para manajer Kasus BPJS TK,

para Ketua IDKI Cabang seluruh Indonesia,

hadirin, peserta workshop  yang saya banggakan.

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan, karena atas limpahan rahmatNYA kita diberi nikmat sehat, sehingga dapat  hadir disini dalam kegiatan Workshop Pembuatan Health Risk Asessment (HRA)

Pertama kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberi kepercayaan kepada Perhimpunan Dokter kesehatan Kerja Indonesia (IDKI)  untuk bekerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman merupakan landasan pelaksanaan kerjasama sesuai ruang lingkup yang disepakati kedua pihak dimana  kerjasama ini bersifat sinergitas dalam upaya peningkatan pembinaan kesehatan kerja.

Dalam Nota Kesepahaman disebutkan ruang lingkup nya adalah;

Ø  Pembuatan kajian terhadap Kesehatan Kerja  di sektor industri di Indonesia

Ø  Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesehatan Kerja dalam lingkup kegiatan Promotive dan Preventive.

Ø  Sosialisasi dan edukasi Kesehatan Kerja kepada  peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ø  Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Penyelenggara  jaminan sosial Ketenagakerjaan di bidang Kesehatan Kerja.

 

Terimakasih pula kami ucapkan bahwa Nota kesepahaman ditindak lanjuti dengan menyelenggarakan Workshop yang bersifat kerjasama sinergitas, dimana Badan Penyelenggara memfasilitasi kegiatan sementara IDKI menyiapkan dan mengisi acara workshop dengan menghadirkan peserta dokter perusahaan anggota IDKI dari wilayah kerja Provinsi Banten, DKI dan Jawa Barat,Ketua IDKI cabang seluruh Indonesia, Manager case dari 11 Kantor wilayah BPJSKT, narasumber Profesional dari akademisi dan IDKI, pilihan thema Workshop dan  data hasil survey hazard di tempat kerja.

Workshop dirancang  sedemikian rupa sebagai  pilot projek, jika outputnya sesuai sebagaimana yang diharapkan yaitu dapat memberi gambaran hazard industry di sector tertentu dan hazard untuk Fisik, Kimia dan Ergonomi, sehingga dapat memberikan gambaran penyebaran  penyakit akibat kerja; maka rancangan workshop ini dapat diterapkan di seluruh wilayah kerja Badan Penyelenggara dengan tujuan akhir dari kerjasama yang bersifat sinergi ini adalah melahirkan profil kesehatan kerja di Indonesia.

 

Demikian sambutan kami, selamat mengikuti workshop

Was wr wr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDKI Newsflash

Untuk mendukung SKKNI perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP bertujuan untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sesuai dengan ketentuan persyaratan nasional maupun internasional. LSP untuk mendukung SKKNI berupa LSP DKKI yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Dokter Kesehatan Kerja Indonesia yang merupakan organisasi independen dan bersifat nirlaba. LSP DKKI ini adalah organisasi tingkat nsional yang pusatnya berkedudukan di Jakarta dengan cabang ditiap propinsi.

Read more...